Politik Etis

BAB II

PEMBAHASAN

Lahirnya Politik Etis

Pada permulaan abad 20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayaan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda untuk mengeksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan di gantikan dengan pertanyaan-pertanyaan keperihatinan atas kesejateraan bangsa Indonesia. kebijakan ini di namakan Politik Etis. Masa munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad 20 apabila tidak mengacu pada kebijakan. Namun Politik Etis hanya menmpilkan banyak janji-janji dari pada penampilanya, dan fakta-fakta penting tantang eksploitasi dan penaklukan dalam kenyataan tidak mengalamim perubahan.

Politik Etis atau politik balas budi  berakar pada masalah kemanusiaan maupun keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang di lontarkan dalam novel Max Havelaar dan sebagai pengungkapan yang lainnya mulai menambahkan hasil. Semakin banyak yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Indonesia. selama zaman liberal (1870-1900) kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potesial yang standar hidupnya perlu di tingkatkan. Modal Belanda maupun Internasional mancari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar jawa, terasa adanya kebutuhan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern. Oleh kerena itulah, maka kepentingan-kepentingan perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin intensif untuk mencapai ketenteraman, kesejatraan, keadilan dan moderitas. Pihak yang beraliran kemanusiaan membenarkan apa yang dipikirkan kalangan pengusaha itu akan menguntungkan, dan lahirlah Politik Etis.    

Pada tahun 1899 C Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama 1880-1897, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Een eereschuld (suatu hutang kehormatan) di dalam majala berkala Belanda de Gids. (Baudet, 1987: 16). Ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri Indonesia. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina (1890-1948) menumumkan saatu penyelidikan tentang kesejateraan masyarakat yang berada di Jawa, dan demikian politik etis secara resmi di sahkan. Isi pidato raja Belanda yaitu : “ sebagai negeri Kristen, Nederland berkewajiban di kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal pendudukan pribumi, memberikan pada dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintahan dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejateraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami meningkatkan diadakannya penelitian tentang sebab-sebabnya”.(Nasution, 1983:15)

Pada tahun 1902 Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan Daerah-daerah Jajahan, maka Idenburg mempunyai lebih banyak kesempatan dari pada siapa saja untuk mempraktekan pemikiran-pemikiran politik Etis. Pihak Belanda pun menyebutkan tiga prinsip yang di anggap dasar kebijakan baru tersebut : edukasi, imigrasi, dan irigasi. Untuk melaksanakan proyek tersebut di perlukan adanya dana sehingga Politik Etis dapat berjalan.

Akan tetapi semua usaha akan sia-sia tanpa pendidikan massa. Pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara berangsur-angsaur itulah inti Politik Etis. Pendidikan Indonesia harus di arahkan dari ketidakmatangan yang di paksakan agar berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus di berikan lebih banyak tanggung jawab dalam administrasi oleh orang-orang pribumi. Banyak diantara penganut Politik Etis yakni bahwa Indonesia harus berkembang menjadi kebudayaan Barat. Pada tahap pertama golongan aristokrasi yang harus terkena pengaruhnya kebudayaan Barat. Usaha westernisasi penduduk asli kemudian dikenal sebagai asosiasi. Tujuannya ialah menjembatani Timur dan Barat, orang Indonesia dengan orang Belanda. Yang di jajah dengan yang menjajah. Bahwa timbul  asimlasi yang bertujuan memberikan tanah jajahan struktur sosial dan politik yang sama dengan negeri Belanda. Sampai saat meninggalnya pada tahun 1915 Deventer adalah salah satu pencetus politik etis yang terkenal, sebagai penasehat pemerintah dan anggota parlemen. 

2.1  Isi  Politik Etis di Indonesia

Fock berpendapat bahwa pendidikan yang lebih baik akan memperkuat kaum pribumi dalam administrasi, Fock juga menyarankan agar di usahakan irigasi, pembangunan rel kereta api, pembelian kembali tanah-tanah partikelir ; untuk membangn kesejateraan rakyat di sarankan untuk membangun irigasi. Pemberikan kredit untuk pertanian, dan mendorong industry. Dari laporan-laporan itu terbukti bahwa tidak lagi politik kolonial liberal yang di anut sepenuhny. Tetapi cenderung untuk memberikan kesempatan negar untuk ikut campur. Negeri Belanda diharapkan memberikan sumbangan untuk memajukan keadaan di Indonesia. yang terutama ialah perkembangan materiil, tampa di perhitungkan apa yang sesunggunya menjadi keperluan rakyat Indonesia.(Marwati Djoened Poesponegoro, 1993 : 37)

Dalam politik kewajiban moril yang telah di dukung oleh semua golongan, dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Politik etis mulia di laksanakan dengan memberikan bantuan sebesar f. 40 juta gulden. Sesuatu pemberian yang telah bertahun-tahun diperjuangakan oleh kaum etis yang semua menuntut pengembalian jutaan yang telah di ambil oleh Nederland. (Simbolon, Parakitri 2007 : 192-193)

Politik Etis mengubah pandangan orang pada politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai wingewest (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan di tingkatkan budaya rakyat pribumi.  Perhubungan kolonial antara Belanda dan Indonesia perlu di selaraskan dengan perkembangan di luar Indonesia yang menuntut agar kolonial meninggalkan politik eksploitasi yang meterialistik. Kaum etit melancarkan kritik terhadap politik kolonial liberal yang telah memperjuangkan kebebasan kerja dan kebebasan eksploitasi partikelir. Mereka berpendapat bahwa kebebasan bekerja dan usaha menguntungkan selama 20 sampai 30 tahun tetapi kemudian teryata ada eksploitasi yang lemah oleh yang kuat dan kemakmuran yang kedua menimbulkan penderitaan yang pertama. Perubahan politik kolonial juga di percepat oleh perkembangan ekonomis sekitar tahun 1900. Perkebunan gula dan kopi mengalami kerugian besar karena terserang penyakit, industry perkebunan yang mengalami kemajuan pesat sejak tahun 1970 dan karena perbaikan teknis dapat mengatasi krisis dan wabah penyakit tebu sehingga politik kolonial liberal mencapai hasil yang baik dengan keuntungan-keuntungan yang bejuta-juta gulden. Dalam keadaan itu banyak modal asing ditanam secara besar-besaran. Sehingga tidak dipikirkan rakyat yang di tengah-tengah kemajuan dan perkembangan industri perkebunan. Pada kenyataan kemakmuran rakyat terancam, karena perusahaan-perusaahan pribumi mengalami kemunduran. Disamping itu juga kepentingan materiil dan moral rakyat. Antara lain di bidang irigasi, pendidikan, kerja rodi dan perpajakan. Masalah politik etis harus dimulai dengan politik kesejateraan bagi rakyat kebanyakan, justru adanya kemerosatan kehidupan rakyat yang dinyatakan oleh Dr. Kuyper, sistem eksploitasi harus dig anti dengan sistem perwakilan, kemudian sistem politik juga sering di sebut politik peternalistis, yaitu suatu urusan dari satu pihak ( pihak Belanda) untuk keperluan rakya-rakyat pribumi, sehingga berlaku sebutan politik yang bersemboyan chezvous, pour vous, sans vous.

 Kapitalisme kolonialis pada awal abad ke 20 mengalami perkembangan sangat pesat; aliran emas dari Indonesia semakin besar, produksi gula meningkat sekali, menjadi berlipat dua kali antara 1904-1913. Tidak ketinggalan hasil dari bidang yang lain nya juga seperti gula, lada, beras, tembakau, karet, kapuk, timah. Di daerah-daerah luar jawa dengan kekayaan sumber alamnya produksinya naik dari f. 74 juta menjadi f. 305 juta gulden, terutama karena industri dan perkebunan tembakau dan produksi minyak tanah.

Semuanya ini berlangsung dalam suatu lingkungan ekonomi yang sedang berubah dengan cepat, aksi-aksi penaklukan yang di lakukan di daerah luar Jawa telah memperluas wilayah kekuasaan Belanda, dan daerah-daerah tersebut menjadi Fokus yang lebih penting dari pada Jawa dalam masa pembangunan ekonomi baru. Di tangan perusahan-perusahaan swasta dalam produksi komoditi dera tropis meningkat dengan cepat. Dari tahun 1900 sampai 1930 produksi meningkat hampir empat kali lipat dan produksi teh meningkat sebelas kali lipat. Produksi tembakau berkembang pesat pada tahun 1860 an, terutama pada pesisir pantai Sumatra. Tidak hanya itu produksi lada, kopra, timah, kopi dan komoditi-komoditi lainnya semakin meningkat dan di kembangkan sebagian besar di luar pulau Jawa.  Ada tiga isi dari Politik Etis :

1.              Irigasi (Pengairan) dan Infrastruktur:

merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama dibidang pertanian dan perkebuna, serta perbaikan prasarana infrastruktur. Disini masyarakat pribumi di beri pengetahuan teknologi dalam bidang pengairan yang lebih modern, untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik, tanpa menunggu lama seperti sebelumnya yang hanya mengandalkan musim hujan saja untuk menghasilkkan pertanian yang baik, tetapi dengan adanya Irigasi yang di ajarkan oleh Belanda, masyarakat pribumi dapat bercocok tanam pada musim kemarau juga.

1.              Educate (pendidikan):

Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikas  baiknya untuk pemerintah Belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Karena pelajar yang berkualitas dapat di jadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu tujuan Belanda melakukan Politik Etis untuk menggalih potensi masyarakat pribumi.

1.              Emigrasi (transmigrasi):

Merupakan program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya, Akan tetapi kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan untuk pemerintah Belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi Indonesia. selain untuk pemerantaan penduduk, tujuan Belanda adalah membuka lahan pertanian yang baru, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat Penduduk ke daerah yang penduduknya jarang, untuk membuka lahan pertanian baru.

Bahasa belanda dimasukan sebagai pelajaran di beberapa Sekolah Kelas Satu dan sejumlah kursus di buka dengan maksud itu, akan tetapi bahasa Belanda tak kunjung menjadi bahasa rakyat. Orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaan Belanda, sebagian hanya untuk merusak adat istiadat Indonesia, akan tetapi Belanda sangat takut jika orang-orang Indonesia menguasai kebudayan, pengetahuan, teknik, dan organisasi. Dengan itu Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk mengatasi menjamurnya pendidikan pesanteren.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut:

1.      Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

2.      Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Politik pendidikan kolonial erat hubungan dengan politik mereka pada umumnya, sesuatu politik yang di dominasi oleh golongan-golongan yang berkuasa dan tidak di dorong oleh nilai-nilai etnis dengan maksud untuk membina kematangan  politik dan kemerdekaan tanah jajahan. Berhubungan dengan sikap itu kita dapat kita lihat sejumlah cirri pltik dan praktis pendidikan yaitu:

1)      Gradualisme yang luar biasa dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

2)      Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi.

3)      Control sentral yang kuat

4)      Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai factor penting dalam perkembangan pendidikan

5)      Prinsip konkordasi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda.

6)      Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis utuk pendidikan anak pribumi.

Pendirian sekolah oleh pemerintahan kolonial Belanda, bertujuan memecah belah pribumi Islam, sejak kanak-kanak. Dari bangaunan sekolah dan kurikulum antara anak Indonesia dan bangsawan serta prioritas lainya di beda-bedakan. Sekaligus putra putrid bangsawan Muslim dan putra putrid yang Islam, namun mendapatkan proritas sekolah di sekolah Eropa. Dengan dicampurnya di sekolah Eropa, anak bangsawan dan sultan menjadi jauh dari pengauh pembinaan ulama. (Mansur, Ahmad, Suryanegara. 2009 : 229)

1.              Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Demi memudahkan penguasaan etnis maka wilayah kota dibagi-bagi dalam berbagai sub area hunian, dapat dilihat di Jakarta antara lain adanya kampung Melayu, kampung Bali, kampung Jawa, dan lain-lainnya. Khusus untuk etnis Ambon mendapatkan area hunian yang terpisah dengan etnis lainya. Pemisahan ini disebabkan oleh orang Ambon banyak yang menjadi Belanda untuk menyebarkan agama Kristen sama halnya etnis Batak dan Manado.(Mansur, Ahmad, Suryanegara. 2009 : 228)

   

2.1  Dampak Politik Etis

Dampak yang di timbulkan oleh Politik Etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari Politik Etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :

1.              Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali. (Kartodirjo, Sartono 1990 : 56)

2.              Sosial : Lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.

3.              Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shell.

Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Politik Etis. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC badan usaha ini merupakan persekutuan dagang Belanda yang merebut penjajahan Portugis di Nusantara Timur dan menetap di tempat itu. Kemudian, di dalam rapat kapal-kapal perdagangan VOC atau kompeni membawa pendeta-pendeta yang akan menyebarkan agama Kristen Protestan(Kartodirjo, Sartono 1990 : 30). Dengan kegiatan penyebaran agama ini, selanjutnya berdirilah sekolah-sekolah. Adapun tujuan didirikannya sekolah-sekolah tersebut yaitu sebagai upaya penyebaran Agama Kristen Protestan. Materi yang diajarkan, yaitu membaca alkitab, agama kristen, menyanyi, menulis dan menghitung. Dengan demikian, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan pada periode ini, diantaranya seperti :

1.              Ada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, ada sekolah-sekolah rendah Eropa dengan Bahasa pengantar Belanda dan Sekolah rendah pribumi (kristen) dengan bahasa pengantar melayu dan Portugis.

2.              Pendirian sekolah tidak merata, hal ini disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah-rempah. Sekolah kejuruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum terniat oleh mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat.

3.              Juga ada kesedihan bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan karena VOC mengusir paderi-paderi dan gereja-gereja. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Katolik ditutup. Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis.

Diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang politik, ekonomi, dan ide-ide. Hal ini mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak bumi putera untuk menerima pendidikan. Atas dasar itulah, timbul suatu aliran di kalangan bangsa Belanda yang terkenal sebagai Politik Etis (etiche politiek). Aliran ini dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan”. Akhirnya, aliran ini terkenal dengan slogan edukasi, irigasi, dan emigrsi. Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh Belanda yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat Bumiputera. Menurut balai pustaka jenis sekolah yang ada, antara lain

:Pendidikan Rendah (lager Onderwijs). Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok, yaitu :

1.              Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

2.              Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Pendidikan lanjutan / Pendidikan menengah (Midleboar Onderwijs).

Sebenarnya terdapat satu jenis sekolah lanjutan menurut sistem persekolahan Belanda di golongan sekolah dasar, yaitu sekoilah dasar yang lebih luas (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) atu MULO yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, denag lama sekolah antara tiga sampai empat tahun. Sekolah menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) merupakan kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan lama belajar tiga tahun. AMS terdiri dari 2 jurusan yaitu :

1.              Bagian A, Pengetahuan Kebudayaan.

2.              Bagian B, Pengetahuan Alam. Sekolah Warga Negara Tinggi (Hooger Burger School atau HBS).

Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan Bumiputera, atau tokoh-tokoh terkemuka.bahasa pengantar yang dipakai yaitu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa barat, khususnya Belanda. Lama sekolah antara tiga dan lima tahun, pelaksanaan Politik Etis. Dalam pelaksannan Politik Etis oleh Van Deventer di konsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi. Kekurangan Pelaksanaan Politik Etis.

Kekurangan dari pelaksanaan Politik Etis adalah kebijakan ini hanya dibutuhkan bagi orang pribumi (eksklusif). Buktinya adalah pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan pribumi. Sementara orang-orang campuran tidak dapat masuk ketempat itu. Bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Padangan pemerintah colonial yang memandang bahwa hanya orang pribumilah yang harus ditolong, di tentang oleh Ernest Douwes dekker. Menurutnya, seharusnya politik etis ditujukan bagi semua pendidik Hindia Belanda (indies) yang didalamnya termasuk orang Eropa yang menetap dan Tionghoa.

Daftar Pustaka

Bautet. I.J  Brugmans. 1987. Politik Etis dan Revolusi kemerdekaan. Obor : Jakarta

Djoened, Marwati, Poesponegoro dan Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Indonesia Jilid V. Balai Pustaka : Jakarta

Nasution. 1983. Sejarah Pendidikan Indonesia. Bumi Aksara : Bandung

Manssur, Ahmad, Suryanegara. 2009. Api Sejarah. Salamdani : Bandung

Kartodirjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejrah Indonesia Baru jilid 2. Gramedia Pustaka : Jakarta

Riclefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Universitas Gajah Mada Press : Yogyakarta

Parakitri, T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Kompas : Jakarta